DPR hasil Pemilu 2014 nampaknya akan semakin mengerikan. Di samping karena sebagian diisi orang-orang yang lolos atas politik uang, juga lolosnya sejumlah politisi liberal bahkan dedengkot Syiah.
Wajah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendatang akan sangat mengerikan. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo, pada akhir pekan bulan lalu. Andar beralasan, DPR periode 2014-2019 mendatang sekitar 30 persen diisi oleh anggota Dewan yang terpilih karena mengandalkan money politics (politik uang). "Mereka yang 30 persen ini tidak mengharamkan money politics," kata Andar seperti dikutip Tribunnews.com.
Menurut dia selama ini banyak pihak melihat DPR diidentikkan dengan persoalan korupsi, politik uang, dan sebagainya dalam proses-proses legislasi 2009-2014 kita sudah mempersepsikan DPR sebagai lembaga yang paling korupsi.
"Dengan fakta-fakta Pemilu Legislatif yang kemarin betapa politik uang begitu kuat, maka tantangan DPR ke depan adalah lebih berat daripada DPR sekarang, terutama terkait dengan isu-isu korupsi, money politics dan sebagainya," kata Andar.
Belum lagi, menurut Andar, bicara masalah kompetensi anggota Dewan, karena yang dipilih dari 30 persen kebanyakan mereka adalah orang yang hanya punya uang atau punya popularitas tanpa mempunyai basis pengetahuan atau kompetensi untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR nanti.
Bagi umat Islam, selain persoalan yang disampaikan Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah di atas, ada persoalan lain yang juga tak kalah serius dari anggota DPR periode mendatang. Masuknya dedengkot Syiah, politisi liberal dan juga sejumlah politisi yang diketahui pro-Komunis. Mayoritas orang-orang yang diduga kuat akan menghambat bahkan menentang aspirasi Islam itu kebetulan bersarang di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sejarah penentangan PDIP terhadap aspirasi umat Islam telah terbukti dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Berbagai UU yang diketaui pro terhadap umat Islam selalu diganjal oleh partai ini. Tercatat UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, dan belakangan UU Jaminan Produk Halal semua itu diperjuangkan dengan tantangan yang luar biasa besar dari PDIP.
Karena itu wajar bila Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah, Suryanto, mengungkapkan bila mayoritas warga PPP di wilayahnya menolak bila partai Islam itu berkoalisi dengan PDIP dan Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.
"Saya sekretaris DPW yang sering bertemu dengan konstituen di akar rumput hingga para pengurus struktural dari tingkat paling bawah hingga di tingkat pimpinan cabang maupun wilayah. Aspirasi paling kuat yang kami tangkap adalah mereka tidak menginginkan partai ini (PPP -red) berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres mendatang," ujar Suryanto kepada wartawan di Solo, Jumat (2/5/2014) pagi.
Menurut Suryanto, ada berbagai alasan yang disampaikan oleh kader dan simpatisan PPP terkait aspirasi tersebut. Diantara yang sering disampaikan adalah sejumlah fakta bahwa selama ini PDIP dinilai kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam, terutama dalam keputusan-keputusan politik yang diambil di DPR. Sikap PDIP di DPR itu dijadikan tolok ukur penting bagi warga PPP karena selama 10 tahun terakhir PDIP berada di luar pemerintahan sehingga kiprah perjuangan politiknya lebih banyak dilakukan di DPR.
"PDIP dinilai banyak mementahkan UU yang mengatur kemaslahatan umat. PDIP sering menyampaikan sikap bertentangan dengan PPP dalam hal pengesahan regulasi bagi kemaslahatan umat. Hal-hal seperti itu menjadi catatan penting dan selalu diingat oleh konstituen kami untuk dijadikan pertimbangan menentukan arah pilihan dalam dukungannya terhadap bakal capres yang mengemuka saat ini," paparnya.
Syiah dan Liberal Masuk Senayan
Pemilu legislatif 2014 bukan hanya pertarungan politik antarpartai. Tetapi juga merupakan pertarungan antara kubu pembela Islam dengan lawannya. Orang-orang yang selama ini dikenal melawan arus besar perjuangan umat Islam, dari kalangan Syiah dan Liberal, tak mau ketinggalan ikut bertanding dalam momentum ini untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
Tersebutlah nama Jalaluddin Rahmat, dedengkot Syiah sekaligus Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Ulil Abshar Abdalla gembong Jaringan Islam Liberal (JIL), Zuhairi Misrawi seorang tokoh Liberal yang kini bernaung di lembaga underbow PDIP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Maman Imanul Haq yang juga dikenal sebagai pembela Liberal. Selain mereka ada politikus incumbent yang kembali berlaga, seperti Eva Kusuma Sundari, Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka dan Ribka Tjiptaning Proletariyati.
Sebagian dari politikus Liberal itu gagal melenggang ke Senayan. Ulil yang maju melalui Partai Demokrat dari kampung halamannya, Dapil Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati tak mendapat suara signifikan. Eva Kusuma Sundari, politikus PDIP yang paling nyiyir terhadap Front Pembela Islam (FPI) dan kalangan Islam, meski mengaku sudah mengeluarkan dana sebesar Rp2 milyar di Dapil Jatim VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar) juga telah memastikan dirinya tak kembali ke Senayan.
Zuhairi Misrawi, Direktur Moderate Muslim Society (MMS), untuk kedua kalinya mengikuti Pemilu dari Dapil Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pemekasan) juga gagal. Nasib yang sama dialami artis liberal sekaligus Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin yang gagal kembali ke Senayan dari Dapil Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.
Meski gagal menjadi anggota DPR, Zuhairi yang besar kepala karena menjadi kader PDIP dan juga Ketua Bidang Antaragama Bamusi, pernah beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang menantang umat Islam.
Pada Ahad, 28 Juli 2013 lalu, melalui akun twitternya, @zuhairimisrawi, saat menanggapi perkembangan politik dan pembantaian militer Mesir terhadap aktivis Ikhwanul Muslimin pendukung Presiden Muhammad Mursi., ia mengatakan, "Kaum Islamis di negeri ini patut bersyukur, karena kita tidak akan membunuh mereka. Di Mesir, mereka dibunuh dan dinistakan.”
Pernyataan kontroversial kedua dia lontarkan baru-baru ini menjelang kampanye Pemilu 2014. Pada diskusi yang digelar Freedom Institute di Jakarta (18/2/2014), Zuhairi melontarkan usulan supaya Menteri Agama RI mendatang dijabat gembong Syiah Jalaluddin Rahmat bila PDIP berkuasa. “Saya usulkan tokoh Syiah, Kang Jalal (Jalaluddin Rahmat, red) jadi menteri Agama, kelak kalau PDIP berkuasa.”
Sementara itu, Eva Kusuma Sundari, yang kini oleh media massa sering disebut sebagai Jubir PDIP sudah tak terhitung lagi ungkapan yang keluar dari mulutnya yang menyerang dan menyakiti umat Islam. Komentar-komentarnya selalu negatif bila berhubungan dengan ormas Islam seperti FPI, Perda Syariah dan aktivitas-aktivitas umat Islam melawan pemurtadan dan aliran sesat. Eva diketahui juga sangat anti terhadap situs-situs berita Islam. Mantan Ketua YLBHI Munarman bahkan menyebut istri Dubes Timor Leste untuk Malaysia Jose Antonio Amorim Dias –seorang Katolik- ini sebagai agen asing yang bertugas merecoki Islam.
Sikap yang sama dengan Eva ditunjukkan oleh Nurul Arifin. Istri Mayong Suryalaksana, juga seorang Katolik, ini juga sangat anti terhadap Islam. Sikap terkini yang menunjukkan ketidaksukaan Nurul terhadap Islam adalah sikapnya yang sewot atas upaya penggalangan koalisi partai Islam dalam Pilpres 2014. Ia menyebut pengelompokan partai berdasarkan ideologi agama merupakan sebuah kemunduran politik.
Sebelumnya, Nurul juga pernah menunjukkan ketidaksukaannya taktala Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau supaya kepala daerah bekerja sama dengan FPI untuk hal-hal tertentu yang dinilai baik.
"Kenapa harus FPI, apa enggak ada yang lain untuk mengawasi? Saya akan pertanyakan lebih lanjut pada Mendagri. Emang enggak ada yang lain, yang kredibilitasnya lebih baik dari FPI," kata Nurul waktu itu.
Bahkan, ketika pemerintah Kota Tasikmalaya berencana menegakkan Perda Nomor 12 tahun 2009, yang berisi tentang tata nilai kehidupan bermasyarakat dengan berlandaskan ajaran agama Islam, dengan lantan Nurul memrotesnya."Apakah kita mendiamkan kasus ini Pak Menteri, Perda Syariah dan Polisi Syariah diberlakukan di Tasikmalaya," katanya.
Kata Nurul, negara tidak boleh membiarkan kelompok intoleran sesuka hatinya melakukan penerapan Perda yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. "Kami perempuan menjadi komoditi politik dalam penerapan Perda ini, atas diberlakukannya Polisi Syariah," ucap mantan artis era 1980-an itu.
Syukur alhamdulillah, sosok-sosok kontroversial anti Islam itu tidak didukung masyarakat dan gagal kembali ke Senayan, menjadi anggota DPR. Artinya akan makin berkurang sosok politikus yang nyinyir terhadap perjuangan umat Islam.
Namun demikian, umat Islam patut waspada dengan lolosnya sejumlah nama lain dari kalangan Liberal, Syiah dan pro-Komunis ke Senayan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2014, nama-nama seperti: Jalaluddin Rahmat, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng, Ribka Tjiptaning Proletariyati dan Maman Imanul Haq berhasil lolos ke Senayan. Tiga nama pertama kebetulan dari Partai yang sama, PDIP dan dari wilayah yang sama, Jawa Barat. Sedangkan Maman, berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi Caleg dari Dapil Jawa Barat IX. Maman adalah salah satu pendukung aliran sesat Ahmadiyah, yang pada Insiden Monas 1 Juni 2008 lalu sempat babak belur dihajar sejumlah Laskar Islam.
Siapa dan Apa Agenda Mereka?
KH Jalaluddin Rahmat, demikianlah ia menulis dalam banner kampanye Pileg lalu. Jalal adalah Caleg PDIP untuk DPR RI dari Dapil Jabar II nomor urut satu. Ia berhasil lolos ke Senayan dengan meraup suara sekitar 39 ribu. Di dapil yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini, PDIP berhasil meraih dua kursi. Satu kursi lainnya diperoleh Yadi Sri Mulyadi dengan perolehan suara sekitar 59 ribu.
Pria kelahiran Bandung, 29 Agustus 1949 ini dikenal sebagai seorang ahli komunikasi. Bukunya berjudul “Psikologi Komunikasi” (1985) dijadikan sebagai bacaan wajib mahasiswa di bidang ilmu komunikasi. Sebelum akhirnya mengaku sebagai seorang pengikut Syiah tulen, Jalal mengaku bila dirinya seorang “Sunni-Syi’i”. Belakangan ia tak ragu lagi mengakui dirinya sebagai seorang Syi’i dengan menjadi pendiri sekaligus Ketua Dewan Syuro IJABI. Bersama Haidar Bagir -bos penerbit Mizan- dan Umar Shahab, ia juga menjadi pendiri Islamic Cultural Center (ICC) di Jakarta Selatan.
Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) Makasar secara serius menyoroti gelar akademik yang melekat di depan nama Jalal. Sebagai seorang akademisi, nama Jalal memang kerapkali ditulis beserta gelar akademiknya, Prof Dr Jalaluddin Rahmat. Untuk itu LPPI Makasar melakukan klarifikasi kepada pihak Universitas Padjajaran, tempat Jalal mengajar. Dalam suratnya tertanggal 23 April 2012, Rektor Unpad Prof Ganjar Kurnia secara resmi menyatakan, Jalal belum memiliki gelar Guru Besar di Unpad. Sementara soal gelar doktor, Ganjar mengaku secara administratif pihak kampus belum menerima ijazahnya.
Sementara itu soal gelar doktor yang diklaim berasal dari Program Distance Learning Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI) Dili pada 1999, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Pendidikan Tinggi mengklarifikasi bila Ditjen Dikti belum pernah memberikan izin penyelenggaraan pendidikan S3 Distance Learning Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI) Dili tersebut. Surat jawaban permohonan klarifikasi dari LPPI Makasar itu ditandatangani Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Illah Sailah pada 12 Februari 2014.
Persoalan serius di DPR dan menyangkut mayoritas umat Islam Indonesia adalah bila PDIP memasukkan Jalal ke Komisi VIII DPR yang membidangi persoalan Agama. Bila hal ini terjadi, maka aspirasi Syiah, sebagai sebuah aliran yang saat ini menimbulkan gesekan keras dan memicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Sunni, akan menjadi persoalan serius. PDIP yang sejak dulu dikenal sebagai sarang Kristen dan kaum Kiri, kini akan ditambah dengan sarang pengikut aliran sesat Syiah Rafidhah. Konflik horizontal yang saat ini tengah terjadi bukan tidak mungkin akan terus memanas.
Ribka Tjiptaning Proletariyati dan Rieke Dyah Pitaloka, adalah dua politisi PDIP yang berideologi kiri. Keduanya dipastikan kembali lagi menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Rieke terpilih dari Dapil Jabar VII yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi dengan meraup suara 256.968. Sedangkan Ribka terpilih dari Dapil Jabar IV.
Tidak ada prestasi menonjol dari dua politisi ini saat menjadi anggota DPR pada periode sebelumnya. Ribka adalah Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. Rieke juga salah satu anggota di Komisi tersebut.
Ribka mengakui, selama empat tahun memimpin Komisi IX, sejak 2009 hingga 2013 lalu, belum ada satu pun Undang-undang yang dihasilkan oleh komisinya. "Saya sebagai Ketua Komisi IX DPR prihatin karena sampai hari ini Komisi IX DPR RI belum ada yang dihasilkan terkait fungsi DPR, fungsi legislasi," aku Ribka seperti dikutip ANTARA (9/10/2013).
Penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” dan “Anak PKI Masuk Parlemen” ini mengakui Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan sepenuhnya dihasilkan oleh Komisi IX DPR karena penyusunannya dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus). "Undang-undang BPJS kan dihasilkan melalui Pansus. Kalau Pansus kan gabungan, lintas komisi dan fraksi. Yang murni hasil dari Komisi IX DPR tidak ada," ungkap dia.
Pada 2010 lalu, Ribka dilaporkan Center for Indonesian Communities Studies (CICS) Banyuwangi ke Mabes Polri atas insiden temu kangen eks-Tapol PKI dengan dirinya dan Rieke di Banyuwangi, Jawa Timur. Ketua CICS Qoidul Anam Alimi menyatakan bahwa Ribka Tjiptaning adalah pembohong besar.
Saat itu, Ribka dan Rieke datang ke Banyuwangi. Dengan kedok melakukan sosialisasi rumah sakit tanpa kelas, keduanya mengumpulkan eks Tapol PKI. Pertemuan ini diendus oleh warga yang anti PKI. Lalu pertemuan tersebut dibubarkan. Di media, keduanya ngoceh dengan menyebut FPI sebagai pelaku pembubaran. Padahal di Banyuwangi saat itu tidak ada aktivitas FPI karena pengurusnya sedang dibekukan oleh pengurus pusat.
“Tujuan utama Ribka Tjiptaning ke Banyuwangi tidak dalam rangka sosialisasi rumah sakit tanpa kelas, akan tetapi mengumpulkan eks PKI atas nama Paguyuban Korban Orde baru. PDIP punya kantor resmi, DPRD punya kantor kenapa pertemuan dilakukan sembunyi-sembunyi", ungkap Anam Alimi di Mabes Polri (7/7/2010).
Ribka Tjiptaning menurut CICS telah melakukan pelanggaran terhadap Tap MPRS No. 25/1966 dan UU No. 27/1999 tentang pelarangan penyebaran ideologi Komunis dan UU Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
Selain itu, Ribka juga penah menjadi tersangka kasus penghilangan ayat tembakau dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Badan Reserse Direktorat I Keamanan dan Trans Nasional Mabes Polri menetapkan status tersebut pada Senin (20/9/2010). Dua tersangka lainnya adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR Asiyah Salekan dan Wakil Ketua Komisi IX DPR dr Maryani A Baramuli.
Penetapan tersangka tersebut merupakan kelanjutan dari laporan yang diterima Bareskrim Mabes Polri pada 18 Maret 2010. Kala itu Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (Kakar) melaporkan Ribka cs terkait penghilangan ayat 2 pasal 113 UU Kesehatan. Seperti diketahui selain sebagai ketua Komis IX, Ribka juga menjadi Ketua Pansus RUU Kesehatan. Namun sayang, akhirnya Mabes Polri menghentikan penyidikan kasus tersebut karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana.
Badan Kehormatan (BK) DPR menilai sebagai Ketua Komisi, Ribka harus bertanggungjawab atas penghilangan ayat tersebut. BK kemudian melarang Ribka memimpin panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja) hingga akhir masa jabatannya di 2014.
Inilah sedikit wajah-wajah mengerikan anggota DPR periode mendatang. Semoga politisi-politisi muslim lintas partai bisa bersatu menghadang agenda-agenda mereka.
[shodiq ramadhan]
0 comments:
Post a Comment